Latar Belakang Dan Struktur APEC

ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC)

GAMBARAN UMUM

Forum Kerjasama Ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation-APEC) dibentuk pada tahun 1989 berdasarkan gagasan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke. Tujuan forum ini selain untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan juga mengembangkan dan memproyeksikan kepentingan-kepentingan kawasan dalam konteks multilateral. Mengingat APEC lebih dititikberatkan pada hubungan ekonomi, maka setiap anggota, termasuk negara, disebut sebagai entitas ekonomi. Keanggotaan APEC terdiri dari 21 ekonomi yang terdiri dari Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Meksiko, PNG, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Chinese Taipei, Thailand, AS dan Vietnam. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh APEC Secretariat, total penduduk di wilayah APEC mencapai 2,6 milyar dengan total GDP mencapai 57 persen (US$ 19,254 milyar) dari GDP dunia, serta total perdagangan APEC mencapai 47 persen dari total perdagangan dunia.Dengan potensi perdagangan dan investasi yang ada di APEC, dalam sepuluh tahun terakhir data ekonomi makro APEC telah menunjukkan peningkatan, antara lain (i) peningkatan ekspor APEC sebesar 113 persen yang mencapai USD 2,5 trilyun; (ii) meningkatnya pertumbuhan foreign direct investment di APEC yaitu sebesar 210 persen untuk seluruh APEC, dan sebesar 475 persen di ekonomi yang berpendapatan rendah, (iii) pertumbuhan GDP sebesar 33 persen untuk seluruh APEC dan 74 persen di ekonomi yang berpendapatan rendah.

Sebagai forum regional, APEC memiliki karakteristik yang membedakannya dari berbagai forum kerjasama ekonomi kawasan lainnya, yakni sifatnya yang tidak mengikat (non-binding). Berbagai keputusan diperoleh secara konsensus dan komitmen pelaksanaannya didasarkan pada kesukarelaan (voluntarism). Selain itu APEC juga dilandasi oleh prinsip-prinsip konsultatif, komprehensif, fleksibel, transparan, regionalisme terbuka dan pengakuan atas perbedaan pembangunan antara ekonomi maju dan ekonomi berkembang. Sejak pembentukannya, berbagai kegiatan APEC telah menghasilkan berbagai komitmen antara lain pengurangan tariff dan hambatan non tariff lainnya di kawasan Asia-Pasifik, menciptakan kondisi ekonomi domestik yang lebih efisien dan meningkatkan perdagangan secara dramatis. Visi utama APEC tertuang dalam 'Bogor Goals' of free and open trade and investment in the Asia-Pacific by 2010 for industrialised economies and 2020 for developing economies yang diterima dan disepakati oleh Kepala Negara dalam pertemuan di Bogor, Indonesia pada tahun 1994.

APEC DAN PERKEMBANGANNYA

Kemajuan pesat yang dialami APEC tidak lepas dari dorongan politis langsung yang diberikan para Pemimpin melalui APEC Economic Leaders Meeting sejak AELM I di Blake Island, AS tahun 1993. Sejak saat itu, telah berlangsung 12 (dua belas) kali pertemuan. Namun demikian, AELM tahun 1993-1996 merupakan tahapan-tahapan penting yang menjadi dasar kerjasama APEC. Tahapan kegiatan APEC telah berkembang dari perumusan visi di Blake ke tahapan target dan komitmen pada AELM II di Indonesia tahun 1994 yang mencatat momentum penting dalam sejarah perkembangan APEC dengan disepakatinya Bogor Goals yang memuat kerangka waktu liberalisasi perdagangan dan investasi secara penuh pada tahun 2010 untuk ekonomi maju, dan 2020 untuk ekonomi berkembang.

Tiga unsur kerjasama APEC, sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Para Pemimpin APEC di Bogor tersebut adalah:

· strengthening the open multilateral trading system

· enhancing trade and investment liberalization in the Asia-Pacific; dan

· intensifying Asia-Pacific development cooperation.

Dimasukkannya wacana mengenai kerjasama pembangunan Asia Pasifik (butir 3) merupakan inisiatif Indonesia. Tujuannya, sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Bogor, adalah untuk mendorong negara anggota APEC untuk mengembangkan sumber daya alam maupun manusia di kawasan Asia dan Pasifik guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan pembangunan yang merata dengan mengurangi jurang ekonomi di antara para anggota APEC. Selanjutnya, pada Pertemuan Pemimpin APEC di Osaka, Jepang tahun 1995, dicatat beberapa perkembangan penting di APEC, antara lain: deklarasi tiga pilar kerjasama APEC berdasarkan Deklarasi Bogor, yaitu Liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi (lebih dikenal sebagai pilar TILF/Trade and Investment Liberalization and Facilitation), serta pilar Economic and Technical Cooperation (ECOTECH); penetapan Osaka Action Agenda (OAA), yang merupakan cetak biru liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi untuk mengarahkan kerjasama ekonomi dan teknik. OAA digunakan sebagai ukuran dalam perancangan rencana kerja dan proyek-proyek APEC, dan terbagi atas: Bagian Pertama yang memuat elaborasi kerja di bawah pilar Trade and Investment Liberalization Facilitation (TILF); dan Bagian Kedua, yang memuat rencana kerja dalam kerangka ECOTECH dan menetapkan bidang-bidang kerjasama sesuai dengan Working Group.

Pada tahun 1996 di Manila, dihasilkan pijakan penting untuk pilar ECOTECH, yaitu deklarasi para pemimpin APEC mengenai Framework for Strengthening Economic Cooperation and Development, yang selanjutnya lebih dikenal sebagai MAPA (Manila APEC Plan of Action). MAPA menetapkan enam wilayah prioritas kerjasama di bawah pilar ECOTECH, yaitu:

a. pengembangan modal sumber daya manusia,

b. menciptakan pasar modal yang aman dan efisien,

c. memperkuat infrastruktur ekonomi,

d. merancang teknologi untuk masa depan,

e. mendorong pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, serta

f. membangun dasar bagi dan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM).

Pada tahun 1997 di Vancouver, Canada, APEC menghasilkan proposal untuk Early Voluntary Sectoral Liberalization (EVSL) di 15 sektor dan memutuskan agar update Individual Action Plans (IAP) atau Rencana Aksi Individu (RAI) harus dilakukan setiap tahunnya. Pada tahun 1998 di Kuala Lumpur, Malaysia, APEC menyetujui 9 sektor EVSL dan mendorong persetujuan atas EVSL dari non-APEC members pada tingkat World Trade Organization. Pada tahun 1999 di Auckland, New Zealand, anggota APEC menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan paperless trading pada tahun 2005 untuk developed economies dan tahun 2010 untuk developing economies. Pertemuan juga menyetujui skema APEC Business Travel Card serta menghasilkan Mutual Recognition Arrangement on Electrical Equipment dan Framework for the Integration Women in APEC. Pada tahun 2000 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, APEC menghasilkan electronic Individual Action Plan (e-IAP) system yang memungkinkan pemantauan IAP secara online sekaligus meningkatkan akses internet di kawasan APEC tiga kali lipat hingga tahun 2005. Pada tahun 2001 di Shanghai, Republik Rakyat Cina, APEC mengadopsi Shanghai Accord, yang terfokus pada perluasan Visi APEC, memperjelas Roadmap to Bogor dan memperkuat mekanisme implementasi. Pertemuan juga mengadopsi e-APEC Strategy, yang menentukan agenda untuk memperkuat market structures and institutions, memfasilitasi investasi infrastruktur dan teknologi untuk transaksi secara on-line serta mendorong kewirausahaan dan capacity building. Pertemuan di Shanghai menghasilkan Counter-Terrorism Statement APEC yang pertama dan merupakan awal pembahasan isu keamanan dalam APEC.

Pertemuan pada tahun 2002 di Los Cabos, Meksiko berhasil mengadopsi Trade Facilitation Action Plan, Policies on Trade and the Digital Economy and Transparency Standards. Pertemuan menghasilkan pula Counter-Terrorism Statement yang kedua dan mengadopsi inisiatif Secure Trade in the APEC Region (STAR). Pada tahun 2003 di Bangkok, Thailand, pertemuan sepakat untuk mendorong negosiasi WTO Doha Development Agenda (WTO DDA) dan melihat bahwa Free Trade Agreements, Regional Trade Agreements, Bogor Goals dan sistem perdagangan multilateral di bawah skema WTO yang pada prinsipnya bersifat saling komplementer. Pertemuan ke-12 Para Pemimpin Ekonomi APEC yang diselenggarakan di Santiago, Chile, tanggal 20 – 21 November 2004, telah menghasilkan Deklarasi para Pemimpin yang berjudul: Santiago Declaration: “One Community, Our Future”. Sedangkan Pertemuan Tingkat Menteri (APEC Ministerial Meeting/AMM) telah menghasilkan Joint Ministerial Statement AMM ke-16. Pada tahun 2005 di Busan, Korea Selatan, Para Pemimpin Ekonomi APEC sepakat untuk meluncurkan ”Busan Roadmap to Bogor Goals”, melakuakan Mid-Term Stock Take/ evaluasi atas capaian anggota ekonomi APEC dalam merealisasikan Bogor Goals. Selain itu, para Pemimpin Ekonomi APEC juga mengeluarkan sebuah pernyataan bersama yang berisi dukungan kuat APEC atas penyelesaian negosiasi Doha Development Agenda di WTO.

PERKEMBANGAN TERAKHIR APEC

Saat ini ekonomi yang menjadi host APEC adalah Vietnam. Tema yang diambil untuk penyelenggaraan APEC tahun ini adalah “Towards a Dynamic Community for Sustainable Development and Prosperity” dengan Sub Tema “Enhancing Trade and Investment with the Busan Roadmap and Doha Development Agenda, Strengthening Economic and Technical Cooperation for Gap Bridging and Sustainable Development, Improving Secure and Favorable Business Environment, Promoting Community Linkages.” Sebagai perwujudan tema tersebut, telah ditetapkan 8 prioritas APEC 2006 sebagai berikut:

1. Mendorong kerjasama APEC untuk meningkatkan perdagangan dan investasi, melalui:

• Dukungan APEC terhadap WTO atau Doha Development Agenda (Support for the WTO DDA

• Pengimplementasian Busan Roadmap to Bogor Goals

2. Meingkatkan daya saing dari Usaha Kecil dan Menengah

3. Mendorong pemerataan kapasitas antar anggota Ekonomi APEC melalui pembangunan sumber daya manusia, Kerjasama di bidang IT, dan kemitraan untuk pembangunan.

4. Meningkatkan human security: Counter terrorism, health security, Disaster Preparedness dan Energy Security.

5. Mendukung anti korupsi dan transparansi

6. Menghubungkan anggota-anggota Ekonomi APEC melalui pariwisata dan pertukaran kebudayaan.

7. Mereformasi APEC menjadi organisasi yang lebih dinamis dan efektif.

8. Mendorong komunikasi lintas budaya (Cross-cultural Communication)

KEANGGOTAAN INDONESIA

Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam pembentukan APEC maupun pengembangan kerjasamanya. Keikutsertaan Indonesia dalam APEC sangat didorong oleh kepentingan Indonesia untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri dalam menghadapi perdagangan dunia yang bebas sekaligus mengamankan kepentingan nasional RI. Kontribusi Indonesia terbesar bagi APEC adalah disepakatinya komitmen bersama yang dikenal juga sebagai ‘Tujuan Bogor’ (Bogor Goals) yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi secara penuh pada tahun 2010 untuk ekonomi yang sudah maju, dan tahun 2020 untuk ekonomi berkembang. Komitmen ini menjadi dasar dalam berbagai inisiatif untuk mendorong percepatan penghapusan tarif perdagangan maupun investasi antar anggota APEC.

MANFAAT APEC BAGI INDONESIA

1. APEC merupakan forum yang fleksibel untuk membahas isu-isu ekonomi internasional.

2. APEC merupakan forum konsolidasi menuju era perdagangan terbuka dan sejalan dengan prinsip perdagangan multilateral

3. Peningkatan peran swasta dan masyarakat Indonesia menuju liberalisasi perdagangan. Salah satu pilar APEC yaitu fasilitasi perdagangan dan investasi secara langsung akan memberikan dampak positif bagi dunia usaha di Indonesia yakni kemudahan arus barang dan jasa dari Indonesia ke anggota APEC lainnya. Beberapa inisiatif APEC yang memberikan manfaat kepada dunia usaha di Indonesia antara lain melalui pelaksanaan APEC Business Travel Card (ABTC) serta penyederhanaan prosedur kepabeanan.

4. Peningkatan Human and Capacity Building Indonesia dapat memanfaatkan proyek-proyek APEC untuk peningkatan kapasitas dan peningkatan sumber daya manusia, baik yang disponsori oleh anggota ekonomi tertentu maupun melalui skema APEC.

5. Sumber peningkatan potensi ekonomi perdagangan dan investasi Indonesia Pembentukan APEC telah memberikan manfaat terhadap peningkatan arus barang, jasa maupun pertumbuhan ekonomi negara anggota APEC. Indonesia memiliki potensi untuk memanfaatkan potensi pasar APEC bagi peningkatan ekspor maupun arus investasi, khususnya karena mitra dagang utama Indonesia sebagian besar berasal dari kawasan APEC.

6. APEC sebagai forum untuk bertukar pengalaman Forum APEC yang pada umumnya berbentuk “policy dialogue” memiliki manfaat yang sangat besar terutama untuk menarik pelajaran dan pengalaman positif maupun negatif (best practices) anggota APEC lainnya dalam hal pengambilan dan pembuatan kebijakan liberalisasi perdagangan dan investasi.

7. Memproyeksikan kepentingan-kepentingan Indonesia dalam konteks ekonomi internasional

8. APEC merupakan salah satu forum yang memungkinkan Indonesia untuk memproyeksikan kepentingan-kepentingannya dan mengamankan posisinya dalam tata hubungan ekonomi internasional yang bebas dan terbuka.