unjuk rasa penolakan kenaikan BBM

Rencana kenaikan BBM oleh pemerintah pada 1 April 2012 mendatang terus mendapatkan penolakan melalui aksi protes dari berbagai mahasiswa dan kelompok dari masyarakat diberbagai daerah dengan berbagai tuntutan yang terkait dengan beragam isu yaitu isu sosial, isu ekonomi, dan isu politik seperti kenaikan BBM hingga menurunkan rezim pemerintahan SBY-Boediono.

Berbagai aksi tersebut dilakukan karena kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah dinilai akan membuat rakyat menjadi sengsara karena nantinya akan ikut mengerek naik harga-harga kebutuhan pokok masyarakat sehingga biaya hidup yang semakin tinggi tersebut tidak menguntungkan masyarakat miskin, sedangkan pertimbangan pemerintah untuk memberikan kompensasi berupa tambahan sekolah, raskin, BLT, dan bantuan sosial dinilai masih tidak menguntungkan. Aksi-aksi protes yang dilakukan diberbagai kota dan daerah tampaknya tidak hanya pada isu ekonomi soal kenaikan BBM namun juga telah sampai pada isu politik perihal turunnya SBY-Boediono yang selama ini dinilai tidak berpihak kepada rakyat, karena selama ini banyak kasus korupsi yang merugikan negara masih belum tuntas yang membuat pembangunan menjadi terganggu dan pentingnya penyitaan kekayaan para koruptor (baca: memiskinkan koruptor) untuk kepentingan pembangunan, juga kenaikan BBM seharusnya tidak dilakukan mengingat pemerintah masih dapat menaikkan pajak barang mewah.  Mengenai isu politik yang berkembang dalam setiap aksi protes kenaikan BBM tidak lantas membuat  pemerintah merubah kebijakannya bahkan pemerintah tidak mengkuatirkan jika demontrasi semakin meluas, karena pemerintah saat ini sedang mengadakan sosialisasi ditingkat daerah, akademik hingga forum rektorat.

Dalam aksinya, mahasiswa sempat membakar ban bekas di depan gedung dewan dan menampilkan aksi teatrikal yang menggambarkan kesengsaraan rakyat atas kenaikan harga BBM. "Rencana kenaikan harga BBM menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap penderitaan rakyatnya. Alih-alih menyelesaikan banyaknya persoalan, namun justru memilih jalan pintas dengan menaikkan harga. 

Mahasiswa menyatakan kenaikan harga bahan bakar adalah langkah reaksioner pemerintah terhadap kenaikan harga minyak dunia, tanpa memperhatikan sumber-sumber lain yang bisa menjadi solusi terbaik. Alasan pemerintah yang menganggap subsidi BBM akan membebani APBN dinilai adalah hal keliru dan justru menyalahi UUD 1945, yang memerintahkan agar anggaran pembangunan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. "Ini adalah kebijakan yang tidak prorakyat, untuk itu dengan tegas kami menolak kenaikan harga BBM dan turunkan rezim SBY-Boediono," seru mahasiswa berorasi.

Berita yang penulis himpun dari berbagai media terkait isu ekonomi, sosial, hukum, dan politik diberbagai tempat di Indonesia sebagai aksi protes dari berbagai elemen masyarakat yang tidak menginginkan rencana pemerintah perihal kenaikan BBM pada bulan April mendatang, dan aksi tersebut telah menyentuh ranah isu politik yang menginginkan turunnya SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden sehingga terkesan adanya kelompok terselubung yang menginginkan ketidakstabilan dalam pemerintahan saat ini, tetapi jika secara seksama dari berbagai alasan mengapa aksi unjuk rasa menginginkan pergantian rezim SBY-Boediono bisa saja ini terkait dengan keprihatinan masyarakat selama ini terhadap rezim terkait dengan beberapa isu utama.

Dalam isu utama ada persoalan kemiskinan yang tak kunjung usai, ketidakseimbangan pendapatan, kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin, pengangguran, kasus korupsi, ketidakadilan hukum, infrastruktur ekonomi yang kurang memadai, perumahan rakyat, pendidikan, persaingan usaha yang tidak adil sebab impor yang berlebih dan persoalan sampah.